• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    SOAL UANG PEMBEBASAN LAHAN RSUD CILOGRANG "DISIKAT" OKNUM, INSPEKTORAT MASIH NUNGGU LAPORAN

    30/01/20, 20:32 WIB Last Updated 2020-01-30T14:02:05Z




    JAGUAR NEWS 77 # SERANG - Kepala Inspektorat Provinsi Banten Kusmayadi mengatakan, pihaknya sudah berencana menjadwalkan untuk melakukan tindak lanjut atas persoalan pembebasan lahan RSUD Cilograng, Kabupaten Lebak yang rencananya akan dibangun oleh Pemprov Banten tahun ini.
    Namun demikian, kata Kusmayadi, pihaknya hingga saat ini masih menunggu laporan dari warga pemilik lahan. "Laporan dari warga akan menjadi data awal dan informasi buat kami," katanya dihubungi Poros.id melalui WA Messenger, Kamis 30/1/2020.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga pemilik lahan untuk pembangunan RSUD mengaku merasa dirugikan, lantaran menurut mereka, pembayaran lahan yang diterimanya, disinyalir tidak sesuai dengan nominal yang dibayarkan oleh Pemprov dari APBD Banten tahun 2019.
    Nesih (60), salah satu dari sembilan orang warga pemilik lahan mengungkapkan, dirinya hanya menerima uang sebesar Rp90 juta untuk pembayaran tanahnya seluas 1.500 meter. Padahal kata dia, berdasarkan informasi, seharusnya yang dia dapatkan senilai sekitar Rp300 juta.
    "Saya ada yang ngasih tahu, harga per meternya Rp200 ribu," kata Nesih ditemui wartawan di rumahnya, di Kampung Ciawi Desa Cujengkol Kecamatan Cilograng, Rabu 15/1/2020 lalu.
    Nesih menerangkan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp90 juta tersebut dari ON alias EO, seseorang yang disebut-sebut orang kepercayaan kepala desa setempat. Nesih mau menerima uang tersebut lantaran menurutnya, saat itu dirinya tidak mengetahui nominal sebenarnya yang semestinya dia terima.
    "Saat itu saya tidak tahu apa-apa karena tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi. Uangnya diterima secara cash, tidak melalui rekening," terangnya.
    Dengan itu, Nesih meminta kepada dinas terkait agar tidak tinggal diam. Nesih merasa, pihak desa tidak transparan dalam proses pembebasan lahan tersebut.
    "Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya atas hak-hak saya yang telah dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.
    Terpisah, MD, warga pemilik lahan lainnya mengaku menerima uang pembayaran itu melalui rekening. Namun demikian menurutnya, masih saja diakali oleh oknum pemerintah desa setempat.
    "Uang saya yang diambil sekitar 60 persen dari total pembayaran. Apalagi warga lainnya, yang tidak pegang buku rekening," katanya.
    Dikonfirmasi melalui WA Messenger, Kepala Desa Cijengkol Aminudin tidak merespons. Meski pesan WA wartawan terkirim dan dibaca, namun diabaikan. 
    SUMBER : POROS.ID
    OLEH : REDAKSI JAGUARNEWS77

    BERITA TERKAIT

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini