• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    HONOR DAN TUNJANGAN PNS/ASN DIHILANGKAN, BEGINI PENJELASANNYA SISTEM BARU PENGGAJIAN DAN JUMLAH GAJI

    12/12/19, 16:02 WIB Last Updated 2019-12-12T09:02:32Z

    Honor dan Tunjangan PNS/ASN Dihilangkan, Begini Penjelasannya Sistem Baru Penggajian dan Jumlah Gaji
    kOMPAS/HERU SRI KUMORO
    Ilustrai gaji PNS dan ASN 
    Honor dan Tunjangan PNS/ASN Dihilangkan, Begini Penjelasannya Sistem Baru Penggajian
    JAGUAR NEWS 77 -- Upaya pemeritah untuk terus memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) .Aparatur Sipil Negara ( ASN) terus dilakukan
    Salah satunya adalah mengatur kembali model penggajian bagi pegawai pemerintahan
    Meski gaji pokoknya tergolong kecil setara upah minimum, PNS atau ASN terkenal dengan banyaknya tunjangan kinerja.
    Bahkan, di beberapa instansi, tunjangannya bisa berkali-kali lipat dari gaji pokoknya.
    Meski begitu, tak ada aturan pemerintah yang mengatur soal tunjangan.
    Setiap institusi memiliki kebijakan sendiri soal tunjangan bagi PNS
    Jumlah tunjangan pun berbeda antara pusat dan daerah.
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memaparkan usulannya mengenai sistem penggajian tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Menurut Agus, pemerintah harus bisa menetapkan besaran yang wajar untuk gaji PNS.
    Salah satu caranya, dengan menerapkan sistem penggajian tunggal bagi para abdi negara
    "Dengan menerapkan sistem penggajian tunggal, honor-honor mulai dihilangkan, pejabat membuat komitmen enggak ada honor," ujar Agus, Senin (9/12/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com "KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani "
    Dengan demikian, harapannya adalah, sistem penganggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah jadi lebih efisien, juga meminimalisir potensi korupsi.
    Agus menerangkan, KPK pun sekarang sudah menerapkan sistem penggajian tersebut.
    "Seperti KPK hari ini, KPK (gaji) enggak tinggi-tinggi amat tapi ke manapun enggak nerima apa-apa. Itu akan lebih baik," kata dia.
    Sebagai informasi, sistem penggajian tunggal merupakan bentuk pemberian upah berdasarkan tugas, tanggungjawab, beban kerja, serta kinerja pegawai.
    Menjawab permintaan KPK, Sri Mulyani mengungkapkan, perlu melakukan penyesuaian secara bertahap untuk bisa menerapkan sistem penggajian tunggal.
    Ini sesuai kemampuan penerimaan negara.
    "Tentunya, kalau yang sekarang dilakukan secara bertahap. Itu perlu dilakukan adjustment, karena kalau kemudian tidak sesuai dengan kemampuan APBN, kemudian bisa menyebabkan kondisi krisis atau collapse seperti di negara-negara Latin," sebut Sri Mulyani.
    PNS Bakal Dapat Tambahan Libur Selain Sabtu-Minggu, Jam Kerja Dibuat Tak Lagi Seragam, Enaknya!
    PNS Bakal Dapat Tambahan Libur Selain Sabtu-Minggu, Jam Kerja Dibuat Tak Lagi Seragam, Enaknya! (Tribun Timur)
    Berapa Gaji PNS Saat Ini?
    Dikutip dari Tribun Timur, aturan mengenai gaji terbaru CPNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturna gaji Pegawai Negeri Sipil.
    Setiap institusi memiliki kebijakan sendiri soal tunjangan bagi PNS.
    Jumlah tunjangan pun berbeda antara pusat dan daerah.
    "Tergantung instansi masing-masing. Tunjangan kinerja di Jakarta pun berbeda dengan yang NTB," kata Kepala Humas BKN, Mohammad Ridwan beberapa waktu lalu.
    Berikut rincian gaji terbaru PNS diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019:
    Golongan 1
    IA: Rp 1.560.800
    IB: Rp 1.704.500
    IC: Rp 1.776.600
    ID: Rp 1815.800
    Golongan II
    IIA: Rp 2.022.200
    IIB: Rp 2.208.400
    IIC: Rp 2.301.800
    IID: Rp 2.399.200
    Golongan III
    IIIA: Rp 2.579.400
    IIIB: Rp 2.688.500
    IIIC: Rp 2.802.300
    IIID: Rp 2.920.800
    Golongan IV
    IVA: 3.044.300
    IVB: 3.173.100
    IVC: 3.307.300
    IVD: RP 3.447.200
    IVE: Rp 3.593.100
    Daftar gaji di atas merupajkan gaji pokok, belum termasuk tunjangan.
    Sedangkan, tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.
    Besarannya tergantung golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG).
    Tiap instansi pemerintah memberikan tunjangan berbeda-beda.
    PNS Bakal Dapat tambahan libur Selain Sabtu-Minggu, Jam Kerja Dibuat Tak Lagi Seragam, Enaknya!
    POS-KUPANG.COM Aparatur Sipil Negaraatau PNS bakal semakin dimanja. Selain Gajiyang bertambah besar, PNS juga akan mendapatkan tambahan libur selain hari Sabtu dan Minggu.
    Komisi Aparatur Sipil Negara ataui KASN sedang mengkaji skema jam kerja bagi PNSuntuk memungkinkan mendapatkan tambahan libur selain Sabtu dan Minggu.
    Komisioner KASN Waluyo Martowiyoto menjelaskan tambahan libur itu dimungkinkan tanpa harus mengurangi jam kerja.
    Tambahan libur bagi PNS selain Sabtu dan Minggu ini merupakan salah satu konsep penerapan Flexible Working Arrangement (FWA).
    Waluyo Martowiyoto mengatakan, tambahan libur ini nantinya dapat diberikan pada PNS namun dengan syarat memenuhi ketentuan waktu kerja di hari biasa.
    "Konsep kerja biasanya dari 10 hari kerja 80 jam kerja bisa jadi 9 hari kerja tapi tetap 80 jam kerja. Jadi tiap dua minggu sekali ada libur, waktunya lebih banyak untuk keluarga, bisa setiap Jumat ganjil atau genap libur," ujar Waluyo di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (3/12/2019) seperti dikutip dari CNBC.
    Waluyo mengatakan, pemberian tambahan libur ini merupakan bagian dari reward atau penghargaan pada PNS yang memiliki kinerja baik. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.
    Pun sebaliknya, bagi PNS yang tak memenuhi standar penilaian akan mendapat semacam punishment.
    Sejauh ini pemberian reward dan punishment tersebut sedang dalam penggodokan.
    Menurut Waluyo, selain tambahan hari libur selain Sabtu dan Minggu, juga tengah dikaji konsep waktu kerja flesibel dan pemilihan tempat kerja bagi PNS.
    Untuk waktu kerja fleksibel atau flexi working time, PNS dapat menyesuaikan jam masuk dan jam pulangnya.
    Selama ini, PNS cenderung memiliki jam masuk dan jam pulang yang seragam. Namun dengan aturan ini, PNS dapat menyesuaikan dari jam masuknya.
    "Jadi kalau biasanya masuk kerja ada yang jam 07.00 ada yang jam 08.30, sekarang dibuat kemungkinan jam masuk dan jam pulang beda," tuturnya.
    Sementara untuk PNS yang dapat bekerja di mana saja dimungkinkan bagi PNS yang memenuhi standar penilaian kinerja baik.
    Namun menurutnya hal itu tidak akan diterapkan di semua bidang kerja karena ada bagian seperti layanan publik yang tidak dapat fleksibel.
    Satpol PP Lampung Utara melakukan razia PNS bolos di Pasar Dekon Kotabumi, bulan Agustus 2019 lalu.
    Satpol PP Lampung Utara melakukan razia PNS bolos di Pasar Dekon Kotabumi, bulan Agustus 2019 lalu. ()
    Saat ini, bakal ada 7 instansi yang bakal jadi pilot project penerapan ini. Yaitu, BKN, Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan-RB, dan Kementerian PUPR.
    Lebih jauh dijelaskan, tambahan libur di luar hari Sabtu dan Minggu bagi PNS ini merupakan konsep Flexible Working Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang fleksibel.
    "Jadi umpamanya nih, kan konsep bekerja dari yang 10 hari kerja 80 jam kerja, bisa jadi 9 hari kerja tapi tetap 80 jam kerja. Jadi mungkin tiap 2 minggu sekali ada libur yang memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga. Jadi itu salah satu contoh (reward)," jelasnya.
    Satpol PP Kota Jambi terjaring razia saat jam kerja keluyuran di pusat perbelanjaan.
    Satpol PP Kota Jambi terjaring razia saat jam kerja keluyuran di pusat perbelanjaan. (TRIBUNJAMBI/EKO PRASETYO)
    Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
    Sementara itu dikutip dari kominfo.go.id, pemerintah telah menyepakati 16 hari libur dan 4 hari cuti bersama pada tahun 2020.
    Kesepakatan ini dilakukan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang dipimpin oleh Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/8/2019) lalu.
    Para menteri yang hadir dalam RTM itu antara lain Menteri PAN RB Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Para menteri menyetujui usulan libur nasional dan cuti bersama yang disampaikan oleh Menko PMK Puan Maharani. Hanya Menteri Agama yang meminta agar ke depan penyebutan Hari Raya Nyepi untuk Umat Hindu diganti menjadi ‘Hari Suci Nyepi’.
    Para CPNS di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) NTT saat diambil sumpah dan janjinya sebagai PNS, di kantor tersebut, Kamis (26/6/2014).
    Para CPNS di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) NTT saat diambil sumpah dan janjinya sebagai PNS, di kantor tersebut, Kamis (26/6/2014). (POS KUPANG/NOVEMY LEO)
    Menko PMK selanjutnya mengajak para menteri untuk menyimak ketentuan cuti bersama terutama untuk Hari Raya Idul Fitri terkait arus mudik dan balik Lebaran.
    “Infrastruktur kita semuanya di tahun depan (2020, red). Insyaallah sudah lebih baik dari tahun ini, semoga tidak banyak kendala berarti dan pengamanan serta transportasi selama mudik dan balik juga berjalan dengan lancar,” kata Puan.
    Menurut Menko PMK, pemilihan hari libur dan cuti bersama mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah dan Swasta. "Kesepakatan Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020 ini juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 10 Tahun 1971; dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara," jelasnya.
    Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang disepakati antara lain:1 Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
    25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
    22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
    25  Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
    10 April, Wafat Isa Al Masih
    1 Mei, Hari Buruh Internasional
    7 Mei, Hari Raya Waisak 2564
    21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
    24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
    1 Juni, Hari Lahir Pancasila
    31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
    17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI
    20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
    29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW
    25 Desember, Hari Raya Natal
    Cuti bersama sebagai berikut:
    Tanggal 22, 26 dan 27 Mei (Hari Jumat, Selasa dan Rabu), Cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri.
    Tanggal 24 Desember (Hari Kamis), Cuti Bersama untuk Hari Raya Natal.
    Gaji PNS DKI Jakarta, Jatim dan Jateng
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menaikkan gaji PNS DKI Jakarta.
    Rencananya, gaji PNS DKI Jakarta akan berbasis kinerja. Sehingga setiap PNS satu dengan yang lain besaran gajinya berbeda.
    Bagi PNS di Pemprov DKI Jakarta dengan gelar Sarjana (S1) bakal bisa mendapatkan gaji mencapai Rp 20 juta per bulan.
    "Sebelum saya sebutkan angkanya, jangan berharap dapat ini dan kerja nganggur ya," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hadir menjadi narasumber di acara Mata Najwa, Rabu (27/11/2019). 
    "Kalau untuk S1 CPNS itu Rp 6,9 juta, take home payGajinya Rp 2 juta kemudian TKD-nya Rp 4,8 juta," ujarnya.
    Selanjutnya, Anies menyebut jika gaji PNSbaru bakal naik hingga Rp 19 juta dalam setahun bekerja.
    Nominal tersebut terbilang cukup besar lantaran banyaknya tunjangan kinerja daerah (TKD) yang didapat.
    "Nanti ketika dia setelah 1 tahun menjadi PNS maka gajinya Rp 2,5 juta dan TKD-nya Rp 17 juta. Jadi Rp 19 juta," terang Anies.
    Meski begitu, tak serta merta seluruh PNSbaru bakal mendapatkan gaji Rp 19 juta.
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap gaji yang didapat PNSnantinya tergantung dari kinerja.
    "Nah, Rp 19 juta itu jangan dibayangkan terima Rp 19 juta, bukan. Gajinya itu adalah Rp 2,6 juta. Yang ini adalah tunjangan kinerja, karena itu harus kinerjanya baik."
    "Ketika kinerjanya hanya 50 persen, ya dapatnya hanya 50 persen. Jadi take home pay itu bukan maksimal 100 persen, itu maksimal yang didapat itu senilai Rp 17 juta, itu maksimal," kata Anies.
    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengatakan gaji PNS mencapai Rp 20 juta tersebut berlaku bagi lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang masuk di lingkungan Pemprov DKI.
    “CPNS bergelar sarjana dengan lulusan IPDN yang masuk di Pemprov DKI Jakarta akan memiliki golongan III-A sebagai Penata Muda,” kata Chaidir, Selasa (19/11/2019), dikutip dari Wartakotalive.com.
    Selain itu, perkiraan gaji tersebut bisa diterima apabila pegawai tersebut menduduki jabatan struktural sehingga akan bertambah.
    Khusus DKI Jakarta, diberlakukan TKD sebesar Rp 17.370.000 sesuai standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum hingga teknis terampil.
    "Sehingga total yang diterima oleh lulusan IPDN yang baru menjadi PNS 100 persen bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp 19.949.000," kata Chaidir, dikutip dari Kompas.com.
    Peraturan yang mengatur tentang TKD tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2017 tentang TKD.
    Berikut rincian besaran TKD jabatan pelaksana dan calon PNS:
    1. Teknis Ahli, Rp 19.710.000
    2. Teknis Terampil, Rp 17.370.000
    3. Administrasi Ahli, Rp 15.300.000
    4. Administrasi Terampil, Rp 13.500.000
    5. Operasional Ahli, Rp 11.610.000
    6. Operasional Terampil, Rp 9.810.000
    7. Pelayanan Ahli, Rp 8.010.000
    8. Pelayanan Terampil, Rp 7.470.000
    9. Calon PNS, Rp 4.860.000
    Gaji Pokok
    Dikutip TribunTernate.com dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedelapan Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, PNS dengan pengalaman kerja nol tahun akan menerima gaji Rp 1.560.800 untuk golongan IA, Rp 1.704.500 untuk IB, Rp 1.776.600 untuk IC, dan Rp 1.815.800 untuk ID.
    Sementara PNS dengan pengalaman kerja nol tahun yang gajinya tertinggi adalah golongan IVE yakni sebesar Rp 3.593.100.
    Meski gaji pokoknya tergolong kecil, namun PNS akan menerima banyak tunjangan kinerja.
    Bahkan, di beberapa instansi, tunjangan tersebut bisa berkali-kali lipat dari gaji pokoknya.
    Jumlah tunjangan pun berbeda antara pusat dan daerah.
    "Tergantung instansi masing-masing. Tunjangan kinerja di Jakarta pun berbeda dengan yang NTB," kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, dilansir dari Kompas.com.
    Berikut rincian gaji PNS tanpa pengalaman kerja (sebagai PNS) yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019:
    Golongan I
    PNS golongan I biasanya diperuntukkan bagi PNS yang berpendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
    IA : Rp 1.560.800
    IB : Rp 1.704.500
    IC : Rp 1.776.600
    ID : Rp 1.815.800
    Golongan II
    PNS golongan II biasanya dijabat oleh pegawai yang berpendidikan SLTA/sederajat hingga D-III.
    IIA : Rp 2.022.200
    IIB : Rp 2.208.400
    IIC : Rp 2.301.800
    IID : Rp 2.399.200
    Golongan III
    Gaji pegawai golongan III diperuntukkan bagi lulusan sarjana (S-1 hingga S-3).
    IIIA : Rp 2.579.400
    IIIB : Rp 2.688.500
    IIIC : Rp 2.802.300
    IIID : Rp 2.920.800
    Golongan IV
    IVA : Rp 3.044.300
    IVB : Rp 3.173.100
    IVC : Rp 3.307.300
    IVD : Rp 3.447.200
    IVE : Rp 3.593.100.
    Jawa Timur dan Jawa Tengah
    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan nantinya gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jawa Timur dalam tahun pertama sebesar Rp 12 juta.
    Sehingga, Khofifah mengharapkan adanya kerja yang profesional dari para PNS.
    Selain itu, dengan pemberian gaji yang besar diharapkan PNS bisa percaya diri dalam bekerja.
    "Di Jawa Timur, PNS tahun pertama hampir Rp 12 juta," kata Khofifah di Studio Trans 7, Rabu (27/11/2019), dikutip dari YouTube Najwa Shihab.
    "Oleh karena itu kerja-kerja profesional menjadi bagian penting yang kita tuntut, supaya juga lebih confident," jelasnya.
    Ia juga menyebut, jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menjadi tempat untuk dedikasi kepada negara.
    "Saya ingin memberitahukan, bahwa ini adalah tempat terbaik untuk mereka mendedikasikan diri, dan seluruh potensi diri efektif yang dimiliki," katanya.
    Khofifah juga mengaku senang jika banyak pelamar seleksi CPNS tertarik mendaftar di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
    Ya Khofifah mengatakan, bahwa pemerintah Jawa Timur menawarkan jargon 'Cetar' yaitu Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, dan Responsif.
    Sehingga diharapkan CPNS yang terpilih bisa menyesuaikan dengan jargon tersebut.
    "Saya yang senang, kalau mereka tertarik ke Jawa Timur, kami menawarkan 'Cetar'," kata Khofifah
    "Mereka siap kerja cepat, mereka siap kerja efektif efisien, mereka harus tanggap, harus transparan, akuntabel, dan mereka harus responsif," jelasnya.
    Khofifah mengatakan bahwa sudah ada sekitar 59.000 orang yang mendaftar di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilihat dari data Badan Kepegawaian Negara ( BKN).
    Ia mengharapkan CPNS yang terpilih bisa seiring dengan jargon tersebut.
    "Saya berharap yang sekarang mendaftar, itu sudah 59.000-an ya konfirmasi dari BKN," ungkapnya.
    "Saya harap mereka beriringan dengan tagline-nya Jawa Timur yang Cetar," jelas Khofifah.
    Khofifah menyebut jika para CPNS ingin menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasti mereka sudah mempersiapkan potensi yang dimiliki.
    "Tagline kami cetar, jadi mereka jika ingin di Jawa Timur, pasti mereka sudah sounding untuk berekspektasi lebih banyak, mengaktualisasi potensi lebih bagus," ujar dia.
    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku akan memberi tawaran jika para CPNS yang terpilih bisa memiliki beberapa kompetensi.
    Ia ingin PNS yang akan terpilih bisa mempunyai sebuah integritas, inovasi, dan juga melakukan kreasi.
    Ganjar mengimbau para pendaftar CPNS yang tidak memiliki kemampuan seperti di atas, lebih baik tidak mendaftar.
    "Kalau tawaran saya, saya pasti tawarkan, kamu berintegritas tidak, kamu bisa berinovasi tidak, kamu bisa berkreasi atau tidak, kalau tidak jangan daftar aja," jelas Ganjar.
    Menurutnya, pelamar CPNS 2019 tertarik untuk mengikuti seleksi CPNS dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan.
    Selain itu, juga karena sebelumnya pemerintah sudah lama tidak membuka pendaftaran CPNS.
    "Pertama pasti kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, kedua penerimaan CPNS dulu kan penundaannya cukup lama," ujar Ganjar
    Ganjar juga menyebut, adanya semangat dari CPNS untuk menunjukkan kontribusinya kepada negara.
    Menurutnya, para peserta seleksi ingin melakukan sebuah perubahan besar jika menjadi pegawai negeri sipil.
    "Ketiga, barangkali ada semangat teman-teman calon PNS ini yang dia ingin melakukan kontribusi, untuk sebuah perubahan besar," kata dia.
    Ganjar menyinggung aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa, ia ingin para mahasiswa yang melakukan aksi demo bisa memberikan kontribusinya.
    "Dulu yang demo, sekarang kita minta untuk apa bisa berkontribusi," ujar Ganjar.
    Jadwal Rekrutmen CPNS 2019
    Rekrutmen CPNS 2019 molor dari rencana semula.
    Awalnya, BKN menyebut seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2019 bakal digelar pada Desember 2019.
    Namun informasi terkini dari Kemenpan RB menyatakan SKD CPNS 2019 akan digelar pada bulan Fabruari 2020.
    Dikutip Bangkapos.com dari Tribunjogja.com, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenpanRB, Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan tahapan seleksi CPNS 2019 mulai awal pendaftaran hingga pengumuman berlangsung selama tujuh bulan.
    Setiawan mengatakan untuk penetapan formasi masih berlangsung hingga akhir bulan September 2019.
    Pengumuman penerimaan CPNS 2019 akan dilakukan pada akhir Oktober 2019 di minggu keempat.
    "Start pengumuman Oktober sampai November 2019 kurang lebih 15 hari lamanya pengumuman. Pendaftaran bisa dimulai November 2019" ujarnya di sela-sela acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 BKN di Hotel Marriott, Yogyakarta Rabu (25/9/2019).
    "Kami memberikan masa sanggah di Januari 2020," katanya.
    Lanjutnya, pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Januari 2020 sedangkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Februari 2020.
    Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan pada Maret 2020. Untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Bulan Maret 2020.
    "Dan integrasi nilai SKB dan SKD berakhir di April 2020," jelasnya.
    Jadwal Lengkap Rekrutmen CPNS 2019
    Pengumuman : Oktober & November 2019
    Pendaftaran : November 2019
    Pengumuman hasil seleksi administrasi: Desember 2019
    Pengumuman jadwal SKD: Januari 2020
    Pelaksanaan SKD : Februari 2020
    Pengumuman hasil SKD: Maret 2020
    Pelaksanaan SKB: Maret 2020
    Integrasi nilai : April 2020
    Persaingan Pelamar di Pusat dan Daerah
    Kuota total untuk CPNS 2019 sejumlah 197.111 orang.
    Kuota tersebut terbagi dua, untuk pusat atau kementerian / lembaga sebanyak 37.854 orang.
    Sementara untuk daerah atau CPNS pemerintah daerah sebanyak 159.257 orang.
    Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 BKN di Hotel Marriot, Yogyakarta pada Rabu (25/9/2019) dilansir Bangkapos.com dari Tribun Jogja, menjelaskan formasi CPNS 2019 terdiri dari formasi umum dan khusus.
    Formasi khusus ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi memiliki nilai cumlaude, warga negara Indonesia (WNI) yang tergolong diaspora atau tinggal dan bekerja di luar negeri, putra-putri Papua dan Papua Barat, serta penyandang disabilitas.
    Dwi Wahyu menjelaskan saat ini pemerintah tengah memperbaiki komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Pasalnya, saat ini komposisi ASN masih didominasi tenaga administrasi umum.
    "Kita ingin ubah, yang akan kita prioritaskan adalah tenaga teknis yan mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan daerah."
    "Terutama guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya untuk pembangunan SDM dan infrastruktur," terang dia.
    Untuk formasi CPNS 2019 untuk daerah, Dwi Wayu menjelaskan akan lebih banyak guru dan tenaga kesehatan.
    Meski formasi CPNS kementerian / lembaga dan CPNS daerah belum diumumkan, sebaiknya calon pelamar mulai sekarang coba mengintip peta peluang lulus CPNS 2019.
    Satu di antara caranya adalah melihat kementerian / lembaga dan daerah mana saja yang paling banyak diincar calon pelamar. Logikanya, semakin banyak saingan, maka persaingan juga semakin ketat. Peluang untuk lulus pun menjadi lebih kecil.
    Jadi calon pelamar mesti pandai-pandai melihat peluang, dengan cara memilih mendaftar pada kementerian / lembaga yang sedikit pelamarnya. Ini bisa dilihat dari data jumlah pelamar pada rekrutmen CPNS 2018 lalu.
    Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan membocorkan data beberapa instansi pusat yang persaingannya ketat pada tes CPNS 2018.
    Instansi tersebut yakni, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, dan Kementerian PUPR.
    Namun, Ridwan mengingatkan data statistik instansi pusat yang paling diminati pada seleksi CPNS 2018 itu belum tentu terjadi lagi pada tes CPNS 2019 ini.
    Dilansir dari Tribunkaltim.co (grup Bangkapos.com), BKN pada tahun 2018 lalu mengungkap data jumlah pelamar yang diminati peserta seleksi CPNS 2018.
    1. Kemenkumham :
    487.071 pelamar
    2. Kementerian Agama:
    265.264 pelamar
    3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
    62.593 pelamar
    4. Kejaksaan Agung:
    50.823 pelamar
    5. Kementerian Perhubungan:
    37.717 pelamar
    Di samping itu, ada pula kementerian/lembaga yang jumlah pelamarnya paling sedikit, yaitu :
    1. Badan Koordinasi Penanaman Modal:
    843 pelamar
    2. Sekretariat Jenderal MPR:
    771 pelamar
    3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:
    697 pelamar
    4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan:
    667 pelamar
    5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir:
    657 pelamar
    BKN juga memilah data instansi Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah pelamar tertinggi dan terendah pada rekrutmen CPNS 2018.
    Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:
    1. Provinsi Jawa Timur:
    63.186 pelamar
    2. Provinsi Jawa Tengah:
    56.213 pelamar
    3. Provinsi DKI Jakarta:
    33.773 pelamar
    4. Provinsi jawa Barat:
    29.709 pelamar
    5. Provinsi DI Yogyakarta:
    20.759 pelamar
    Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:
    1. Provinsi Sulawesi Tenggara:
    3.127 pelamar
    2. Provinsi Sulawesi Utara:
    2.916 pelamar
    3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
    2.805 pelamar
    4. Provinsi Maluku :
    2.644 pelamar
    5. Provinsi Sulawesi Tengah:
    1.712 pelamar
    Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:
    1. Kota Bandung:
    19.169 pelamar
    2. Kabupaten Deli Serdang:
    13.941 pelamar
    3. Kota Palembang:
    13.370 pelamar
    4. Kabupaten Bandung:
    12.853 pelamar
    5. Kabupaten Cirebon:
    12.519 pelamar
    Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:
    1. Kota Bukittinggi:
    759 pelamar
    2. Kota Padang Panjang:
    701 pelamar
    3. Kota Lubuk Linggau:
    571 pelamar
    4. Kabupaten Sigi:
    482 pelamar
    5. Kota Gunung Sitoli:
    154 pelamar
    SUMBER :Tribunnews.com/ POS-KUPANG.COM/bet
    OLEH : REDAKSI JAGUARNEWS77

    Baca Juga

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini