• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    JOKOWI MENOLAK "PENINDAKAN" TANPA "PERINGATAN"....

    14/11/19, 14:08 WIB Last Updated 2019-11-14T07:08:34Z



    Jokowi Menolak Penindakan Tanpa PeringatanPresiden Jokowi (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    JAGUAR NEWS 77 # Jakarta - Paradigma penegakan hukum dalam kacamata seorang Jokowi adalah mencegah terjadinya pelanggaran. Bagi Jokowi, para aparat penegak hukum harus lebih dulu menyemprit para pejabat sebelum membawa urusan itu ke meja hijau.

    "Jelas-jelas keliru sejak awal diingatkan dong. Ini keliru, benerkan dong. Jangan ngerti keliru terus dikerjakan setelah rampung baru ditebas," kata Jokowi di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).



    Arahan itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Para kepala daerah, pimpinan dewan daerah, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan serta TNI di daerah turut hadir.

    "Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di... Setuju semuanya?" kata Jokowi.

    "Setuju," jawab para peserta.




    Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi. Dia tidak ingin kebijakan pemerintah daerah dicari-cari kesalahannya.

    "Selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari cari dong," kata Jokowi.



    Masih di tempat yang sama tetapi berbeda sesi, Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengungkapkan soal pandangan Jokowi dalam penegakan hukum. Jokowi disebut Mahfud tahu tentang oknum-oknum penegak hukum yang membuat jalannya pemerintahan terhambat.

    "Hambatan-hambatan terhadap laju pemerintah itu dihambat lembaga penegak hukum yang tidak profesional dan korup. Presiden tahu tadi di mana letaknya. Letaknya di aparat penegak hukum," kata Mahfud.

    Mahfud mengaku saling bertukar cerita dengan Jokowi tentang persekongkolan di tubuh penegak hukum. Namun Mahfud tidak menyebut rinci di mana.




    "Banyak juga saya sudah bercerita dengan presiden, banyak sekali kasus yang sudah jelas masalah hukumnya tapi nggak jalan karena ada yang blokir. Blokirnya kolutif lagi. Ini bermain dengan ini. Ini bermain dengan ini," imbuh Mahfud.

    Selain itu Mahfud menyebut Jokowi tahu tentang siapa-siapa saja oknum beking aparat penegak hukum. Untuk itu Mahfud diminta Jokowi membereskan persoalan ini.

    "Pak Presiden juga bilang hukum harus menyentuh beking ini. Kalau saudara mau menghukum pakai pasal sekian-sekian semua bisa kok, membebaskan ini pasal sekian. Tapi siapa bekingnya? Inilah Presiden katakan ini negara harus diatur di sini," ucapnya.



    Arahan Jokowi itu turut disambut KPK. Lembaga antirasuah itu menegaskan bila pencegahan menjadi salah satu instrumen yang dikedepankan selama ini, tanpa mengesampingkan penindakan.

    "Dengan adanya pernyataan Presiden tersebut, KPK mengajak semua institusi pemerintah untuk lebih serius melakukan upaya pencegahan korupsi di kementerian masing-masing. Arahan Presiden tersebut semestinya dipahami demikian, agar jika pencegahan berjalan maksimal, maka tindak pidana korupsi dapat berkurang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.




    KPK sendiri disebut Febri tengah melakukan sejumlah program pencegahan korupsi untuk kementerian dan lembaga. Febri mengatakan dari program itu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam pencegahan korupsi. Bahkan menurut Febri, tim KPK ada yang turun sampai ke daerah-daerah untuk melakukan pencegahan.

    "Ada hasil kajian pengelolaan lapas, kajian di sektor kesehatan, pengelolaan haji, migas dan lain-lain. Rekomendasi pencegahan dan perbaikan sistem merupakan salah satu output kajian tersebut," ucapnya.

    Meski demikian Febri menyampaikan KPK tetap pada marwahnya menindak korupsi. "Jangan coba-coba lakukan korupsi karena jika kejahatan telah terjadi, apalagi korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka penegakan hukum akan dilakukan," kata Febri.
    Berita Terkait
    Baca Juga
    Rekomendasi untuk Anda

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini