• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    RINGKASAN BERITA VIRAL SEPEKAN, DARI HARTA KETUA KPK, WAFATNYA FUAD AMIN HINGGA SPONGEBOB

    23/09/19, 13:25 WIB Last Updated 2019-09-23T06:25:22Z

    Harta ketua KPK, wafatnya Fuad Amin, hingga SpongeBob


    Mulai dari harta ketua baru KPK hingga teguran KPI pada kartun SpongeBob jadi kabar favorit pembaca Beritagar.id sepanjang pekan lalu (15-20/9/2019).
     
    Mulai dari harta ketua baru KPK hingga teguran KPI pada kartun SpongeBob jadi kabar favorit pembaca Beritagar.id sepanjang pekan lalu (15-20/9/2019). Robotorial /Antara Foto, Beritagar.id
    Besarnya harta Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dan wafatnya mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin, saat masih menjalani masa tahanan akibat kasus korupsi, jadi dua kabar yang masuk deretan terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu.
    Para pembaca juga mengamati upaya penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan di Riau, Pekanbaru; revisi Undang-Undang tentang KPK; sanksi KPI terhadap SpongeBob; dan, besaran baru denda untuk paspor yang hilang.
    Berikut adalah ringkasan 6 berita populer dalam sepekan (15-20/9/2019):

    Paspor hilang, denda Rp1 juta dan menunggu 2 tahun

    Suasana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Jawa Timur, Sabtu (29/12/2018) saat pembuatan paspor.  Kini pemohon paspor yang hilang harus bayar denda Rp1 juta.
     
    Suasana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Jawa Timur, Sabtu (29/12/2018) saat pembuatan paspor. Kini pemohon paspor yang hilang harus bayar denda Rp1 juta. |Irfan Anshori /Antara Foto
    Jika paspor anda rusak atau hilang, siapkan uang lebih saat mengurus paspor pengganti. Peraturan Pemerintah yang baru mendenda mereka yang punya masalah dengan paspor. Untuk paspor yang rusak, kena denda setengah juta rupiah. Sedangkan jika paspor hilang, maka dendanya lebih besar, Rp1 juta.
    Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Kenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Aturan ini diundangkan sejak 18 April 2019, dan berlaku pada 3 Mei
    Membayar denda juga tak langsung menyelesaikan urusan anda dan langsung memperoleh paspor baru. Menurut Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi, Sam Fernando, kehilangan paspor itu juga harus menjalani pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

    SpongeBob SquarePants terkena sanksi KPI

    Ada adegan kekerasan dalam SpongeBob. Misalnya melemparkan tart ke wajah, dan memukul pakai kayu. Menurit KPI, itu melanggar pedoman penyiaran.
     
    Ada adegan kekerasan dalam SpongeBob. Misalnya melemparkan tart ke wajah, dan memukul pakai kayu. Menurit KPI, itu melanggar pedoman penyiaran. |Robotorial /beritagar.id
    Lucu bagi anak-anak penikmat televisi belum tentu jenaka pun menghibur bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ahad kemarin (15/9/2019) KPI melayangkan teguran tertulis kepada stasiun GTV.
    Alasan KPI, ada adegan kekerasan dalam serial SpongeBob SquarePants Movie. Sudah kesekian kalinya kartun serial TV ini terkena sanksi.
    KPI berharap pemberian sanksi ini dapat menimbulkan efek jera dan membuat program televisi Indonesia lebih berkualitas

    UU baru KPK bisa digugat ke MK

    Aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Aceh berorasi pada aksi mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh, Aceh, Selasa (17/9/2019).
     
    Aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Aceh berorasi pada aksi mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh, Aceh, Selasa (17/9/2019). Irwansyah Putra /Antara Foto
    DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang. Keputusan itu seolah tak mengindahkan tuntutan sejumlah masyarakat yang menolak revisi tersebut.
    Masyarakat yang menolak memiliki sejumlah keberatan. Selain sejumlah pasal yang dianggap bermasalah, demikian juga proses pembuatannya. Para penolak menganggap pembahasan revisi berlangsung tanpa melibatkan masyarakat luas, alias tertutup.
    Untuk bisa memahami alasan kedua, bisa dilihat dari durasi pembahasan. Sebagai UU yang membetot perhatian masyarakat luas, proses revisi dari sejak diusulkan DPR hingga disahkan dalam rapat paripurna hanya berlangsung 13 hari.

    Fuad Amin dan pejabat yang meninggal saat jalani hukuman

    Terdakwa penerima suap kasus jual beli gas alam Bangkalan, Madura Fuad Amin Imron berjalan keluar dari ruang sidang usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/10/2015)
     
    Terdakwa penerima suap kasus jual beli gas alam Bangkalan, Madura Fuad Amin Imron berjalan keluar dari ruang sidang usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/10/2015) Hafidz Mubarak A /Antara Foto
    Mantan Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, sekaligus eks Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019, Fuad Amin Imron, mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (16/9/2019), sekitar pukul 16.00 WIB.
    Menurut pihak rumah sakit yang menjadi tempat perawatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo di Surabaya, Jawa Timur, Fuad diduga meninggal karena penyakit jantung.
    Fuad bukan koruptor pertama yang wafat saat masa hukumannya belum selesai. Sebelumnya ada Itoc Tochija, Sutan Bhatoegana, dan Romi Herton.

    Harta Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK

    Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
     
    Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Nova Wahyudi /Antara Foto
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk periode 2019-2023, Firli Bahuri, tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp18,2 miliar per 29 Maret 2019. Angka ini yang paling tinggi di antara empat pimpinan terpilih lainnya, merujuk situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
    Pada saat melaporkan, Firli masih berstatus sebagai Deputi Penindakan KPK. Sebelumnya, ia berkarier di Kepolisian dan jabatan terakhir yakni Kapolda Sumatra Selatan, yang baru dilantik per 20 Juni 2019.
    Harta Firli paling banyak yakni tanah dan bangunan, sejumlah Rp10,4 miliar. Tanahnya tersebar di empat lokasi di Bekasi seluas 1.299 meter persegi dan Bandar Lampung seluas 1.200 meter persegi yang terbagi di empat lokasi.

    BKMG sulit ciptakan hujan buatan di Riau

    Seorang warga memancing di tepian sungai Siak saat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (20/8/2019).
     
    Seorang warga memancing di tepian sungai Siak saat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (20/8/2019). Rony Muharrman /Antara Foto
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kesulitan menciptakan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan di Riau karena minimnya bibit awan hujan. Bibit awan hujan tak ditemukan karena kelembaban udara rendah.
    “Kami menunggu sejak Juli dan Agustus itu kesulitan untuk membuat hujan buatan. Tapi belakangan ini sudah mulai muncul bibit-bibit awan dan terakhir kemarin (Jumat, 13/9/2019) pukul 22.00 WIB itu BMKG mendeteksi awan hujan mulai muncul,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.
    Hujan buatan tak akan efektif dilakukan jika kelembapan udara di kawasan tersebut tergolong rendah atau 70 persen, seperti di Riau. Sementara, hujan buatan bisa dilakukan kelembapan udaranya cukup tinggi yakni lebih dari 75 persen.
    Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.

    Apa saja biaya tambahan yang muncul saat pengajuan KPR?


    Ilustrasi pengambilan KPR
     
    Ilustrasi pengambilan KPR Author /Shutterstock
    Mengingat jumlah dana yang dikeluarkan sangat besar, urusan membeli rumah tentu bukan perkara mudah. Belum lagi ada sejumlah dana awal yang juga tidak kalah besar harus disiapkan para calon pembeli.
    Akan tetapi, dengan perencanaan keuangan yang matang, kebutuhan akan rumah pribadi bukan hal mustahil untuk diwujudkan.
    Bagi Anda yang tengah berencana membeli rumah ataupun mempersiapkan anggaran untuk membeli rumah, pada tahap awal, selain menyiapkan down payment (DP) ada sejumlah komponen biaya yang juga harus diantisipasi mengingat jumlahnya yang tidak sedikit.
    Biaya DP
    Jumlah DP yang wajib dibayarkan oleh calon pembeli umumnya bervariasi, mulai dari 10-30 persen. Besarnya tergantung pada pihak bank dan juga pengembang perumahan. Tidak sedikit juga pengembang yang memberikan promo khusus dengan memberikan keringanan DP hanya 5 persen. Untuk hal yang satu ini, Anda harus cermat dalam memilih pengembang dan juga bank rekanan untuk KPR.
    Biaya provisi
    Selain DP, biaya provisi juga menjadi komponen biaya yang tidak kalah besar. Umumnya, biaya provisi ditentukan sebesar 1 persen dari total kredit yang disetujui bank. Jika Anda membeli rumah pertama senilai Rp600juta dan bank menyetujui kredit sebesar Rp540juta, maka 5,4 juta.
    Biaya asuransi jiwa dan kerugian
    Umumnya saat membeli rumah dengan cara KPR, Anda akan diwajibkan untuk membeli asuransi jiwa dan kerugian. Manfaatnya adalah meng-cover segala kemungkinan buruk yang terjadi selama masa kredit.
    Sebagai contoh, Anda mengambil KPR selama 15 tahun di sebuah perumahan. Jika dalam rentang 15 tahun Anda mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia maka bank akan membantu meng-cover pokok utang KPR Anda sehingga beban utang KPR tidak akan terlalu memberatkan ahli waris.
    Atau bahkan jika dalam rentang waktu kredit rumah Anda mengalami musibah kebakaran, maka bank akan memberikan sejumlah biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah. Tentunya jumlah klaim yang diberikan tergantung dengan jenis asuransi kerugian yang diambil, apakah Anda hanya mengambil manfaat pokok atau membeli manfaat perluasan perlindungan.
    Besaran premi kedua asuransi ini tergantung kepada usia, jangka waktu pinjaman, dan juga besar pinjaman Anda saat mengajukan KPR. Artinya, semakin lama jangka waktu dan besar jumlah pinjaman KPR atau semakin tua usia Anda mengajukan KPR maka akan semakin besar biaya asuransi yang harus dibayar mengingat risiko yang harus ditanggung oleh bank juga semakin besar.
    Biaya notaris
    Besarnya biaya notaris tidak sama. Umumnya tergantung pada lokasi perumahan dan juga notaris yang menjadi rekanan bank. Ada juga bank yang memasukkan biaya notaris ke dalam biaya administrasi yang mereka tentukan sehingga pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya notaris.
    Biaya administrasi dan appraisal
    Besaran biaya administrasi dan appraisalberbeda setiap bank. Ada bank yang hanya mengenakan biaya administrasi kepada calon pembeli, ada juga bank yang membebankan kedua biaya tersebut.
    Biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
    Besaran biaya BPHTB diatur oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut, pemerintah menurunkan biaya BPHTB yang semula 5 persen menjadi 1 persen.
    Akan tetapi, dalam penerapannya belum semua pemerintah daerah menurunkan biaya BPHTB tersebut sehingga boleh jadi biaya BPHTB yang dikenakan di datu daerah berbeda dengan daerah lain.
    Sebagai gambaran, setidaknya siapkan biaya 1-5 persen dari harga rumah yang Anda beli untuk biaya BPHTB.
    Selain biaya awal, hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan saat akan mengajukan KPR adalah BI Checking. Pasalnya, tidak sedikit calon pembeli yang pengajuan kreditnya ditolak karena tidak lolos BI Checking.
    Secara sederhana BI Checking merupakan rapor riwayat kredit yang pernah Anda miliki, baik kredit kendaraan, kartu kredit, ataupun kredit dalam bentuk fasilitas paylater yang banyak ditawarkan oleh startup teknologi finansial belakangan ini.
    Pada tahap pengajuan KPR, hal pertama yang akan dilakukan oleh bank adalah memeriksa BI Checking setiap calon pembeli. Jika BI Checking Anda tidak sesuai dengan kriteria bank tersebut, kemungkinan proses KPR yang Anda ajukan tidak dilanjutkan.
    Jadi, buat Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk membeli rumah, pastikan biaya awal yang Anda siapkan tidak hanya untuk DP dan pastikan juga riwayat kredit Anda bersih sebelum mengajukan KPR.
    Yang juga perlu diingat adalah pilih bank yang memberikan kenyamanan kredit, seperti KPR dari BCA. KPR BCA menyediakan beberapa pilihan kredit dengan bunga menarik yang bisa disesuaikan dengan keuangan Anda, seperti suku bunga tetap (fixed) dan Fix & Cap.
    Tidak hanya itu, dengan KPR BCA #BebasWorry, Anda dapat mengajukan KPR secara online. Anda tinggal mengisi formulir yang disediakan di website BCA dan pihak BCA akan menghubungi Anda untuk verifikasi. Bahkan, tahapan proses pengajuannya pun bisa dipantau secara online dan langsung.
    Dengan KPR BCA, Anda dapat memiliki rumah impian #BebasWorry. Sebagai gambaran, Anda bisa melakukan simulasi cicilan dengan pendapatan saat ini melalui tautan berikut.
    KERUSUHAN PAPUA

    Wamena rusuh dan membara, polisi sebut karena hoaks


    Foto ilustrasi. Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jl. Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019).
     
    Foto ilustrasi. Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jl. Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019). Toyiban /Antara Foto
    Kota Wamena di Provinsi Papua membara akibat kerusuhan pada Senin (23/9/2019). Warga membakar rumah, kantor pemerintahan, kantor PLN, dan sejumlah kios usaha serta melakukan perusakan.
    Laporan dari lapangan menyatakan kerusuhan berawal dari unjuk rasa yang dilakukan oleh para warga dan pelajar. Mereka memprotes ucapan rasialisme seorang guru terhadap seorang pelajar.
    Menurut pantauan BumiPapua.com (h/t Kumparan), massa bergerak sejak pagi. Mereka berkumpul di sekitar SMA PGRI Wamena sebelum bergerak ke arah kota Wamena.
    Namun massa bukan cuma protes, tapi marah. Itu sebabnya tak lama kemudian, pukul 09.00 WIT, pusat keramaian di Jalan Hom-hom mulai dibakar oleh massa. Kebakaran merembet ke berbagai ruko, kios, dan rumah, warga mulai dari jalan Sanger, Jalan Papua, hingga menuju ke Pasar Baru.
    Pembakaran juga menimpa kantor Bupati Jayawijaya. Alhasil kota pun lumpuh. Bandara Wamena juga ditutup mulai Senin (23/9) pukul 10.30 WIT hingga waktu yang belum ditentukan. "Saat ini tidak ada pesawat di bandara," kata Kepala bandara Wamena Joko Harjani kepada Antara (h/t IDN Times).
    Bandara Wamena yang terletak di Lembah Baliem melayani 120 penerbangan dari dan ke Wamena setiap hari. Bandara ini, menurut Joko, menjadi pintu masuk ke beberapa kota dan kampung di kawasan Pegunungan Tengah.
    Menurut Kepala Bandara Sentani Anthonius Praptono, bandara Wamena melayani 20 penerbangan dari dan ke bandara Sentani di Kabupaten Jayapura. Namun, kata Anthonius, hal itu untuk sementara tidak ada sampai keamanan terkendali.
    Adapun Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja memastikan massa melakukan aksi protes dan anarkistis karena mendengar kabar bohong alias hoaks. Kabar itu menyatakan bahwa seorang guru mengeluarkan kata-kata rasialis kepada siswa pekan lalu sehingga memicu aksi solidaritas.
    Polisi, kata Rudolf, sudah mengonfirmasi kabar itu dan sang guru membantah telah mengeluarkan kata-kata rasialis. Brimob dan Bupati Jayawijaya pun sudah meminta massa agar tidak melakukan aksi anarkistis, tapi hal itu tak terjadi.
    "Laporan terakhir ada 5 motor yang dibakar," kata Rudolf.
    ATURAN LALU LINTAS

    Smart SIM akan catat pelanggaran lalu lintas pemiliknya

      0SEBARAN

    Polisi menunjukkan Smart SIM (Surat Izin Mengemudi) di gerai SIM di Kabupaten Bekasi, Cikarang,  Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Smart SIM bisa memuat uang elektronik maksimal Rp 2 juta.
     
    Polisi menunjukkan Smart SIM (Surat Izin Mengemudi) di gerai SIM di Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Smart SIM bisa memuat uang elektronik maksimal Rp 2 juta. Fakhri Hermansyah /Antara Foto
    Polri meluncurkan Surat Izin Mengemudi Pintar alias Smart SIM pada Minggu (22/9/2019) di Gelora Bung Karno, Jakarta. Salah satu keunggulannya, bakal mencatat pelanggaran yang dilakukan pengemudi.
    Menurut Kepala Korlantas Polri, Irjen Refdi Andri Smart SIM bisa merekam seluruh pelanggaran lalu lintas pengendara. Hal itu menjadi keunggulan dari Smart SIM tersebut.
    "Unggulannya ada satu yang penting yaitu adalah bagaimana mencatat perilaku mengemudi," ujar Kakorlantas Polri, Irjen Refdi Andri, seperti dikutip dari detik oto.
    Ketika pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, data pelanggaran akan dicatat dalam chip yang ada pada SIM tersebut. Data pelanggaran tersebut juga tercatat di server Polri.
    "Kita bisa mengetahui forensik-forensik kepolisian yang berkaitan dengan data-data pengemudi atau pemilik SIM," kata Refdi. Data kecelakaan pemiliknya juga bakal dicatat dalam SIM pintar tersebut.
    Smart SIM ini, rencananya bisa juga untuk menyimpan uang secara elektronik. Maksimal Rp2 juta. Pengaktifan fungsi ini masih menunggu izin dari Bank Indonesia. "Berkaitan dengan fungsi uang elektronik akan dilakukan uji coba sebagaimana yang sudah diberikan support oleh Bank Indonesia, demikian juga mitra-mitra kita BNI, Mandiri dan BRI," ujar Refdi.
    Uang elektronik ini fungsinya bakal bisa digunakan untuk membayar denda e-tilang, tol atau berberlanja, seperti uang elektronik lainnya.

    Bagaimana cara membuatnya?

    Menurut yang dirangkai Kompas.com, pemohon bisa mendaftar lewat layanan SIM online di situs ini. Layanan ini sudah terhubung di 34 Polda dan tersebar di 456 satuan penyelenggara administrasi (satpas), ratusan layanan SIM keliling, 55 gerai layanan SIM dan seluruh pelayanan SIM yang terhubung dengan SIM Korlantas Polri.
    Isi formulir registrasi. Isi jenis permohonan SIM, golongan SIM, alamat email, nomor telepon, Polda yang mau didatangi, Satpas kedatangan, hingga data pribadi. Setelah menyetujui, pemohon akan mendapatkan kode bayar registrasi.
    Kode itu dipakai untuk membayar registrasi di layanan Bank BRI dalam waktu maksimal 3 jam sejak registrasi dilakukan. Pembayaran bisa melalui layanan ATM, m-banking hingga internet banking BRI.
    Setelah pembayaran selesai, kode registrasi akan diterima lewat SMS dan surat elektronik. Pemohon tak perlu mengantre lagi saat datang mengurus registrasi ke Satpas.
    Di Satpas, pemohon wajib mengikuti rangkaian prosedur penerbitan SIM. Seperti identifikasi dan verifikasi, ujian teori, ujian keterampilan mengemudi hingga tertib berlalu lintas.
    Walau fungsinya bertambah, namun biaya pembuatan atau perpanjangan SIM masih sama dengan SIM versi lama. 

    Berapa biayanya?

    Refdi menjelaskan, tarifnya masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Juknis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).
    Untuk SIM A, SIM B1, dan SIM B2 tarif pembuatannya Rp120 ribu dan tarif perpanjangan Rp80 ribu. SIM C (Sepeda Motor) tarif pembuatannya Rp100 ribu dan tarif perpanjangan Rp75 ribu. SIM D (berkebutuhan khusus) tarif pembuatannya Rp50 ribu dan tarif perpanjangan Rp30 ribu
    SUMBER : BERITAGAR.ID
    OLEH : REDAKSI JAGUARNEWS77
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini