• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    ROCKY GERUNG SEBUT JOKOWI AKTOR INTELEKTUAL BANYAK NYA JENDERAL POLISI DAFTAR JADI CALON PIMPINAN KPK

    26/07/19, 01:43 WIB Last Updated 2019-07-25T18:43:10Z


    Rocky Gerung Sebut Jokowi Aktor Intelektual Banyaknya Jenderal Polisi Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK
    Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
    Pengamat Politik, Rocky Gerung penuhi panggilan kepolisian terkait kasus penodaan agama di Ditkrimsus Polda Metro, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019). Ia berjalan sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit biru. 
    JAGUAR NEWS 77 # JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung meyakini para jenderal polisi yang mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V, mendapat perintah langsung dari atasannya.
    "Kalau kepolisian aktif mendaftar, pertanyaannya inisiatif dia sendiri kah mendaftar, apa penugasan atasan?" ucapnya di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).
    "Kan enggak mungkin polisi aktif punya inisiatif untuk masuk KPK, pasti penugasan atasan. Logika saya bilang begitu," sambungnya.
    Menurut Rocky Gerung, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memerintahkan para perwira tinggi Polri itu untuk mendaftar sebagai capim KPK periode 2019-2023.
    Namun, katanya, aktor intelektual terkait banyaknya jenderal polisi yang daftar adalah Presiden Joko Widodo.
    "Jadi, dia (polisi) ditugaskan atasannya, karena ada hierarki supaya mendaftar KPK. Atasannya pasti Kapolri, atasan Kapolri siapa? Ya Presiden."
    "Jadi secara logika aktor intelektual dari masuknya polisi adalah Presiden," tutur Rocky Gerung.
    Rocky Gerung menilai, banyaknya jenderal polisi yang lolos seleksi capim KPK tahap dua, memicu kecurigaan publik.
    Dari 104 peserta yang lolos seleksi uji kompetensi, terdapat sembilan jenderal polisi yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.
    Sejalan dengan itu, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan tak kunjung terungkap.
    Di saat yang sama, Mahkamah Agung (MA) juga telah menerima upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung.
    Hal ini terkait perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).
    Dalam amar putusannya, majelis hakim melepas segala tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa penuntut umum pada ‎KPK.
    Hakim juga meminta agar Syafruddin dibebaskan dari penjara KPK dan memulihkan hak serta martabat mantan Kepala BPPN tersebut.
    "Lalu orang mulai bikin tafsir kenapa gitu? Dibuat lah dengan keadaan tadi, ada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan. TPF Novel enggak jelas, MA juga enggak jelas," ulas Rocky Gerung.
    Rocky Gerung pun menyayangkan sikap pansel yang gagal paham menyikapi banyaknya unsur kepolisian yang mendaftar capim KPK.
    Semestinya, kata Rocky Gerung, pansel mengimbau agar para pentinggi di Korps Bhayangkara itu tidak mendaftar, meski hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.
    "Pansel KPK juga enggak jelas, dia prosedur semua orang boleh mendaftar. Oh hukum positif bilang begitu, tapi etik reformasi Pansel enggak mengerti."
    "Pansel mesti ngasih sinyal bahwa demi reformasi saudara-saudara (polisi) janganlah mendaftar, tapi dia (pansel) enggak bisa larang," beber Rocky Gerung.
    Sebelumnya, sebanyak 104 pendaftar calon pimpinan (Capim) KPK dinyatakan lolos dalam uji kompetensi pada Kamis (18/7/2019) lalu.
    Siapa saja mereka? Berikut ini daftar lengkap 104 capim KPK yang lolos uji kompetensi dan bisa lanjut ke seleksi lanjutan.
    1. Brigjen Pol Agung Makbul (anggota Polri)
    2. Agus Santoso (mantan PPATK)
    3. Ahmad Drajad (mantan Hakim)
    4. Aidir Amin Daud (pensiunan PNS)
    5. Alexander Marwata (Komisioner KPK)
    6. Alpi Sahari (Dosen)
    7. Anang Iskandar (Dosen)
    8. Anatomi Muliawan (Dosen)
    9. Irjen Pol Antam Novambar ‎(anggota Polri)
    10. Ariastiadi Saleh Herutjakra (Pengawasa Lembaga Keuangan OJK)
    11. Asep Rahmat Suwandha (pegawai KPK).
    12. Bambang Dayanto Sumarsono (PNS Kementerian PANRB)
    13. Bambang Sri Herwanto (anggota Polri)
    14. B‎asaria Panjaitan (Komisioner KPK)
    15. Benedictus Renny See (Advokat)
    16. Bhudi Kuswanto (Hakim Ad Hoc Tipikor)
    17. Boy salamuddin (Purn Polri)
    18. Cahyo RE Wibowo (Karyawan BUMN)
    19. Chairil Syah (Advokat)
    20. Chandra Sulistio Reksoprodjo (Pegawai KPK).
    21. Dede Farhan Aulawi (Komisioner Kompolnas).
    22. Dedi Haryadi (Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK)
    23. Dedy Irwansyah Arruanpitu (Advokat)
    24. Irjen Pol Dharma Pongrekun (Anggota Polri)
    25. Djindar Rohani (Konsultan Keuangan)
    26. Eddy Hary Susanto (Auditor)
    27. Eko Yulianto (Auditor)
    28. Endang Kiswara (Dosen)
    29. Ferdinand T Andi Lolo (Anggota Komisi Kejaksaan)
    30. Feri Antoni Surbakti (Advokat)
    31. Irjen Pol Firli Bahuri (Anggota Polri).
    32. Firman Zai (Dosen)
    33. Fontian Munzi (Dosen)
    34. Franky Ariyadi (Pegawai Bank)
    35. Frans Paulus (Advokat)
    36. Fredrik Jacob Pinakunary (Advokat)
    37. Fridolin Berek (Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK)
    38. Giri Suprapdiono (Pegawai KPK)
    39. HD Nixon (Advokat)
    40. Harun Al Rasyid (Pegawai KPK)
    41. Hayidrali (Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK).
    42. Herman Adrian Koedoeboen (Pensiunan Jaksa)
    43. Hernold Ferry Makawimbang (Ahli Hukum Keuangan Negara)
    44. Hulman Siregar (Hakim Ad Hoc Tipikor)
    45. I Ketut Puspa Adnyana (PNS Pemprov Sulawesi Tenggara)
    46. I Nyoman Wara (Auditor BPK)
    47. Irjen Pol Ike Edwin (Anggota Polri)
    48. Imam Surono (PNS BPKP Perwakilan Prov Jambi)
    49. Indra Utama (PNS Kementerian Keuangan)
    50. Jimmy Muhamad Rifai Gani (Penasehat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi).
    51. Jogi Nainggolan (Dosen)
    52. Johanis Leatemia (Dosen)
    ‎53. Johanis Tanak (Jaksa)
    54. Johnny Sirait (Pensiunan PNS)
    55. Joko Musdianto (PNS BPKP Perwakilan Prov Lampung)
    56. Juansih (Anggota Polri)
    57. Jult M Lumban Gaol (Hakim Ad Hoc)
    58. Kharles Simanjuntak (Anggota Polri)
    59. Kusnadi Notonegoro (Advokat)
    60. Laode Muhammad Syarif (Komisioner KPK)
    61. Lili Pintauli Siregar (Advokat)
    62. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)
    63. M Jasman Panjaitan (Pensiunan Jaksa)
    64. Marthen Napang (Dosen)
    65. Michael Gatut Awantoro (‎Akuntan)
    66. Mochamad Bey Satriadi (Pensunan PNS)
    67. Muchtazar (PNS BPKP Perwakilan Prov Gorontalo)
    68. Muhamad Najib Wahito (Pegawai KPK)
    69. Muhammad Imdadun Rahmat (Dosen)
    70. Mukdan Lubis (Karyawan Swasta)
    71. Nawawi Pomolango (Hakim)
    72. Nelson Ambarita (PNS BPK)
    73. Neneng Euis Fatimah (Dosen)
    74. Noor Ichwan Ichlas Ria (Hakim)
    75. Nurul Ghufron (Dosen)
    76. Pahala Nainggolan (Pegawai KPK)
    77. R Murjiyanto (Dosen)
    78. RM Gatot Soemartono (Dosen)
    79. Raden Roro Andy Nurvita (Hakim)
    80. Ranu Mihardja (Jaksa)
    81. Rio Zakaria (Pegawai BUMD)
    82. Roby Arya (PNS Sekretariat Kabinet)
    83. Saipuddin Zahri (Mantan Hakim Ad Hoc)
    84. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)
    85. Sigit German Binaji (Hakim Ad Hoc Tipikor)
    86. Sri Handayani (Anggota Polri)
    87. Suedi Husein (Purn Polri)
    88. Sugeng Purnomo (Jaksa)
    89. Sujarnako (Pegawai KPK)
    90. Supandi (Jaksa)
    91. ‎Suparman Marzuki (Dosen)
    92. S‎uwhono (Pensiunan BUMN)
    93. Suwito (Dosen)
    94. Syarif Hidayat (Pegawai KPK)
    95. Tahir Musa luthfi Yazid (Advokat)
    96. Teguh Bambang Rustanto (PNS BPKP)
    97. Teuku Abdurahman (Notaris)
    98. Tohadi (Dosen)
    99. Torkis Parlaungan Siregar (Advokat)
    100. Wandestarido (Konsultan Pajak)
    101‎. Wawan Saeful Anwar (Auditor)
    102. Yotje Mende (Komisioner Kompolnas)
    103. Yovianes Mahar (Purn Polri)
    104. Zaki Sierrad (Dosen)
    Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/7/2019) mengatakan, ke-‎104 peserta yang lulus uji kompetensi wajib ikut seleksi lanjutan, yakni tes psikologi.
    Tes rencananya dilaksanakan pada Minggu 28 Juli 2019 di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.
    Pada para peserta yang lolos uji kompetensi, lanjut Yenti Ganarsih, diminta membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes psikologi dimulai.
    "Para peserta yang tidak mengikuti tes psikologi dinyatakan gugur."
    "Keputusan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2023 tidak dapat diganggu gugat," tegasnya.
    Yenti Ganarsih merinci 104 nama peserta yang lulus tersebut terdiri dari Polri 9 orang, pensiunan Polri 3 orang, hakim 7 orang, mantan hakim 2 orang, jaksa 4 orang, dan pensiunan jaksa 2 orang.
    Ada juga unsur KPK 14 orang, dosen 19 orang, advokat 11 orang, auditor 4 orang.
    Kemudian, anggota Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional 3 orang, pegawai negeri sipil (PNS) 10 orang, dan lain-lainnya 13.
    Sementara, peserta laki-laki yang lolos 98 orang, dan perempuan 6 orang.

    SUMBER : WARTAKOTALIVE.COM
    OLEH : REDAKSI JAGUARNEWS77
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini