• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    GURU BESAR LIPI TANGGAPI USULAN TITO KARNAVIAN : KPK MENDING BUBAR JIKA DIPIMPIN JENDERAL POLISI

    26/06/19, 21:27 WIB Last Updated 2019-06-26T14:36:29Z



    Sumber : wartakotalive.com
    Oleh : SURATMAN (KABIRO KAB. SERANG)

    Guru Besar LIPI Tanggapi Usulan Tito Karnavian: KPK Mending Bubar Jika Dipimpin Jenderal Polisi

        




    syamsuddin-haris.jpg

    Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) - Kompas.com Nabila Tsahandra

    JAGUAR NEWS 77 # JAKARTA - Prof Syamsuddin Haris, Guru Besar LIPI, mengatakan, KPK lebih baik bubar jika harus dipimpin oleh Jenderal Polisi. Usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat membahayakan KPK.
    Guru besar  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
    Syamsuddin Haris menentang wacana Jenderal Pol Tito Karnavian terkait jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diserahkan kepada Polri.
    Menurut Syamsuddin Haris, KPK lebih baik bubar ketimbang dipimpin Polri.

    Diberitakan sebelumnya, sebanyak sembilan perwira tinggi Polri mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023.
    Saat ini, Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dipimpin Yenti Ganarsih sedang menjaring bakal calon  pimpinan KPK dari berbagai elemen masyarakat.
    Seperti dikutip Kompas.com Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan ada sembilan perwira Polri yang mendaftarkan diri secara sukarela.


    "Semua daftar, mereka mendaftarkan diri," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
    Nama-nama tersebut tertuang dalam lampiran Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019.
    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun berharap ada anggota Polri dalam jajaran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.
    Menurutnya, tidak ada larangan bagi anggota Polri untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK.
    Dengan adanya anggota Polri sebagai komisioner, Tito berharap dapat membantu kerja KPK memberantas korupsi di seluruh daerah.
    "Kita berharap saya sebagai pimpinan Polri ada unsur Polri di dalam komisioner KPK, kenapa, untuk kerja sama, karena KPK menurut saya akan sulit untuk menangani semua persoalan kasus korupsi atau pencegahan korupsi yang ada di seluruh Indonesia yang sangat luas ini," kata Tito.
    Jenderal Tito Karnavian mengatakan itu saat ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).
    Bahaya Pimpinan KPK Dari Polri
    Namun menurut Haris, akan bahaya jika perwira tinggi Polri menjabat sebagai pimpinan KPK.
    “Waduh kalo perwira tinggi Polri pimpin @KPK_RI, ya mendingan KPK bubar saja,” cuit Guru Besar Riset Bidang Politik itu dalam akun twitternya @sy_haris pada Rabu (26/6/2019).
    Menurut Haris, tidak menutup kemungkinan jika Polri akan kendalikan KPK bila lembaga antirasuah tersebut dipimpin petinggi Polri.
    “Saya kira pikiran Kapolri yang hendak kendalikan KPK ini berbahaya karena itu artinya KPK yang independen bubar jalan,” ujar Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu.
    Oleh karenanya kata Haris, bila itu terjadi maka akan sangat menyedihkan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
    “Jika benar, ini menyedihkan bagi upaya pemberantasan korupsi di RI,” tandasnya.
    Pada Jumat 14 Juni lalu, Syamsuddin Haris juga mencuit terkait keterlibatan Polri di KPK, terutama terkait wacana sinergi Polri dan KPK yang perlu terus diperkuat dengan memasukkan perwira polisi. 
    Syamsuddin Haris khawatir sinergi Polri-KPK justru berubah menjadi kooptasi lembaga tersebut oleh kepolisian.
    @sy_harisFollow: Saya kira perlu kehati2an Pansel @KPK_RI terkait keterlibatan perwira tinggi Polri dlm seleksi capim KPK.Jgn sampai tujuan sinergi KPK-Polri berujung kooptasi KPK oleh Polri. Tdk seriusnya Polri ungkap kasus Novel Baswedan tak akan hilang dari memori publik. Sekadar mengingatkanICW Minta Polri Berkaca
    Bukan hanya Haris, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga tak sepakat jika petinggi Polri memimpin KPK.
    Koordinator ICW Donal Fariz menilai akan ada konflik kepentingan bila Pimpinan KPK berasal dari perwira tinggi Polri.
    "Belum lagi ada potensi conflict of interest-nya, ketika itu diisi Pimpinan KPK dari Polri," ujar Donal seperti dimuat Kompas.com Senin (24/6/2019).
    Menurut Donal, Polri dan KPK harus berkaca pada kasus Aris Budiman (mantan Direktur Penyidikan) yang tiba-tiba mendatangi Panitia Angket bentukan DPR, padahal saat itu yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari Pimpinan KPK.
    Selain itu ada Roland dan Harun (mantan Penyidik) yang diduga merusak barang bukti perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.
    Tak hanya itu, Firli (Deputi Penindakan) diketahui bertemu dengan salah satu kepala daerah yang diduga terlibat dalam sebuah kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan di lembaga anti rasuah itu.
    Ia menambahkan, alasan KPK dibentuk justru karena kinerja penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi.
    Karena itu ia menilai masuknya perwira tinggi Polri dalam jajarana Pimpinan KPK bertentangan dengan alasan tersebut.

    Penulis: Desy Selviany
    Editor: Suprapto

    Sumber : 
    Oleh : SURATMAN (KABIRO KAB. SERANG
                                       BANTEN)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini