• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    ANIES BASWEDAN KELUARKAN IMB PULAU REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA, WALHI SEBUT LANGKAH ITU 'TAK KONSISTEN' DENGAN JANJI KAMPANYE

    18/06/19, 00:04 WIB Last Updated 2019-06-17T17:04:25Z

    JAGUAR NEWS 77 # JAKARTA - Anies Baswedan keluarkan IMB pulau reklamasi pantai utara Jakarta, Walhi sebut langkah itu 'tak konsisten' dengan janji kampanye

    Anies BaswedanHak atas fotoANTARAFOTO
    Image captionGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap digugat secara hukum oleh pengembang setelah mencabut izin reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta.
    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi 932 bangunan di Pulau D reklamasi pantai utara Jakarta sebagai 'bentuk ketidak-konsistenan' Gubernur Jakarta Anies Baswedan terhadap komitmen dan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi.
    "Anies punya kebijakan yang bisa digunakan untuk tidak menerbitkan IMB, tetapi kenapa pilihannya (sebaliknya)?" ungkap Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Sholeh Ahmadi, kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon (17/06).
    Tuduhan itu sudah lebih dulu ditepis Anies dalam keterangan persnya pekan lalu yang menyatakan bahwa "IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda".
    Menurut Anies, "dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan."
    Sementara itu, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mulai menggulirkan rencana pengajuan hak interpelasi untuk meminta kejelasan Pemprov DKI terkait penerbitan IMB itu.
    Apa dasar hukum penerbitan IMB?
    Hingga kini, DPRD belum membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur pembangunan di pulau reklamasi, yaitu raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) pantai utara Jakarta serta raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) pantai utara Jakarta.
    Kedua raperda itu ditarik dari pembahasan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Desember 2017 sebagai langkah untuk mengkaji ulang proyek pulau reklamasi.
    Berbagai pihak, termasuk lembaga pemerhati lingkungan, mengapresiasi langkah Anies yang berkomitmen menghentikan proyek pulau reklamasi kala itu.
    Bangunan di pulau reklamasiHak atas fotoADEK BERRY/AFP/GETTY IMAGES
    Image captionSejumlah bangunan yang sudah didirikan di atas Pulau D proyek pulau reklamasi Teluk Jakarta. Foto diambil pada 11 Mei 2016.
    Disebutkan, kedua raperda itulah yang menjadi dasar hukum perancangan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta, yang juga menjadi dasar hukum dikeluarkan atau tidaknya izin mendirikan bangunan bagi pengembang.
    Karena tak kunjung rampung, Anies mendasarkan penerbitan IMB pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi.
    Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, menyatakan bahwa saat ini pemprov tengah melakukan peninjauan kembali Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk menata kawasan reklamasi.
    Penyegelan satu pulau reklamasi tahun 2016Hak atas fotoADEK BERRY/AFP
    Image captionPemerintah pusat mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta, Jumat (06/10). Foto ini diambil ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel satu pulau reklamasi itu, Mei 2016.
    Ia juga menuturkan bahwa dua raperda reklamasi yang ditarik kembali oleh pemprov menjadi tidak relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan penerbitan IMB.
    "(Raperda) RZWP3K itu tidak ada kaitannya. Itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," ujar Saefullah.
    Ia juga mengatakan bahwa "(Raperda) RTRKS Pantura ya menjadi tidak ada, tidak ada lagi. Kalau (raperda) RZWP3K itu sudah diajukan, tinggal dibahas".
    'Preseden buruk'
    Walhi dan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan apa yang digambarkan sebagai "langkah senyap" Anies yang menerbitkan IMB bagi 932 bangunan di Pulau D yang kini dinamai Pantai Maju itu.
    Walhi menilai langkah itu sebagai "preseden buruk dalam pengambilan kebijakan".
    Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Sholeh Ahmadi, mengkritik pembelaan Anies yang menyatakan bahwa kebijakannya diambil berdasarkan "ketaatan pada prinsip good governance".
    "Justru dia sedang mencontohkan bahwa seluruh prosesnya dipaksakan dengan keterlanjuran-keterlanjuran tadi.
    "Terlanjur ada reklamasi meskipun dia bangun di atas ruang yang tidak jelas peruntukannya, kemudian diterbitkan IMB-nya karena alasan dia sudah membangun," tutur Tubagus.
    Sejumlah nelayan berunjuk rasa menolak pembangunan pulau G di Teluk Jakarta pada 17 April 2016.Hak atas fotoDASRIL ROSZANDI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
    Image captionSejumlah nelayan berunjuk rasa menolak pembangunan pulau G di Teluk Jakarta pada 17 April 2016.
    Ia meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk berkaca pada pengalaman-pengalaman lalu yang membuat banyak ruang terbuka hijau dan kawasan ekosistem penting di Jakarta terkikis dan beralih fungsi menjadi kawasan komersial dan permukiman, dan berujung pada kerusakan lingkungan yang juga berdampak pada kehidupan penduduk.
    "Sampai kapan kita memfasilitasi keterlanjuran-keterlanjuran perilaku bisnis yang buruk di Jakarta?" imbuhnya.
    Ia juga tidak sepakat dengan dalih Anies yang mengatakan bahwa IMB dan reklamasi adalah dua hal terpisah. Menurutnya, keduanya justru merupakan satu kesatuan.
    "Orang membangun reklamasi karena sudah direncanakan di atasnya akan dibangun apa, kan begitu. Ada kepastiannya, sehingga dia melakukan reklamasi," pungkas Tubagus.

    Rencana hak interpelasi di DPRD

    Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan bahwa sejumlah fraksi tengah membahas secara internal wacana hak interpelasi yang ia gulirkan.
    Bestari menilai penting bagi dewan untuk memintai kejelasan "langkah tak terendus" yang diambil Anies di tengah tak kunjung rampungnya revisi draf rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) pantai utara Jakarta maupun raperda rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) pantai utara Jakarta.
    "Hanura sudah (sepakat)," ujarnya melalui sambungan telepon. "Ini lagi diobrolin kawan-kawan PPP, tadi PDI Perjuangan akan koordinasi internal dulu."
    Pulau D proyek pulau reklamasiHak atas fotoANTON RAHARJO/PACIFIC PRESS/LIGHTROCKET VIA GETTY
    Image captionProyek pulau reklamasi di pantai utara Jakarta.
    Hak interpelasi sendiri merupakan salah satu hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta keterangan pemerintah atas kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
    Setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertanyaan Bestari, di antaranya "pertama, dasar payung hukum. Kedua, raperda yang belum selesai. Ketiga, uang tambahan kontribusinya berapa yang masuk ke kas daerah?"
    Bestari mengaku bahwa ia tidak mempermasalahkan pemanfaatan bangunan di atas pulau reklamasi. Yang ia dan sejumlah rekannya permasalahkan adalah aspek legalitas dan administratif penerbitan IMB itu.
    "Kita enggak anti terhadap reklamasi, saya mendukung reklamasi, saya mendukung semuanya. Tapi ketika ada administrasi yang tidak berlangsung dengan baik, maka sebagai dewan, sebagai anggota DPRD kita menggunakan hak kita untuk bertanya."
    Seharusnya penerbitan IMB merujuk pada perda zonasi dan tata ruang yang masih digodok Anies, kata Bestari.
    "Dasar dari membuat IMB itu adalah peruntukan di atas tanah itu apa? Mana hijau, mana konservasi, mana biru, mana kuning perumahan, iya kan? Itu kan belum ada,"
    "Kita enggak mau nanti semuanya seperti itu, sudah jadi dulu semua (bangunannya) baru perda tinggal ngikutin. Kalau kita nanti maunya di situ enggak ada bangunan gimana? Kan harus dibongkar. Tapi itu akan menimbulkan permasalahan baru," tuturnya.
    Meski demikian, ia mengaku belum merumuskan rekomendasi seandainya hak interpelasi bergulir di lantai parlemen.
    "Nanti kita lihat lagi pandangan-pandangan berbagai pihak, sebaiknya kalau begini bagaimana? Supaya jangan jadi kesalahan yang bertumpuk-tumpuk," imbuh Bestari.
    Suasana sejumlah bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta.Hak atas fotoANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA/NZ
    Image captionSuasana sejumlah bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/06). Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D.
    Pada bulan Desember 2017, selain menarik dua draf raperda reklamasi dari pembahasan DPRD, Anies yang ketika itu baru dua bulan menjabat sebagai gubernur Jakarta juga mengirim surat permohonan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan seluruh HGB semua pihak ketiga Pulau C, D dan G yang telah dikuasai pemprov.
    Pulau C dan D merupakan pulau yang dikelola pengembang PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group.
    Pada Juni 2018, ia kemudian menyegel bangunan-bangunan yang sudah lebih dulu didirikan tanpa izin di atas Pulau C dan D. Tak lama, Anies lantas mencabut izin pembangunan 13 pulau reklamasi yang belum terbangun.
    Saat melakukan penyegelan 7 Juni 2018, seperti dikutip detik.com, Anies berucap, "Nanti kita lihat, karena kita lihat juga sesuai dengan rencana pengembangannya seperti apa."
    Sumber : bbc news
    Oleh : Kabiro Jakarta Utara (wahyu)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini